Dasar Hukum
  1. Kepres No. 91 Tahun 1999 tanggal 30 Juni 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
  2. Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia
  3. Kepmendagri No. 168 Tahun 2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum (SISKUM)
Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Samosir maka diperlukan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem. Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas di bidang hukum.

Visi Dan Misi

Visi:

Terwujudnya kerangka sistem hukum daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Samosir yang mengedepankan terciptanya suatu keserasian antara ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan.

Misi:

  1. Menyusun peraturan perundang-undangan yang dapat merekayasa masyarakat sehingga tercipta Kabupaten Samosir yang tertib, aman dan sejahtera.
  2. Menciptakan kondisi kota yang tertib dengan upaya penegakan hukum.
  3. Mengkaji, menyusun dan mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan good governance.
  4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi melalui pelayanan hukum, informasi dan pengkajian hukum.
Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan di bidang penyiapan dan perumusan produk-produk hukum daerah, bantuan hukum, administrasi dan dokumentasi hukum, serta mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundangan pada pemerintah Kabupaten Samosir.

Fungsi :

  1. Pengkoordinasian teknis penyusunan peraturan daerah dan produk-produk hukum daerah dengan instansi lainnya.
  2. Pelaksanaan pengkajian dan evaluasi produk-produk hukum.
  3. Pelaksanaan dan pengaturan hubungan kemitraan antara pemerintah dengan legislatif dalam rangka pembahasan, penyusunan produk-produk hukum lainnya.
  4. Pelaksanaan penyelesaian sengketa untuk dan atas nama pemerintah daerah.
  5. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat.
  6. Pelaksanaan penyusunan perikatan hukum antara pemerintah daerah dengan pihak lain.
  7. Pelaksanaan pengAdministrasian dan penDokumentasian produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  8. Pelaksanaan pengAdministrasian kontrak kerja.